Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) punya proyeksi keren buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka yakin, sesuai dengan yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% pada 2029. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas, Rd Siliwanti, bilang kalau Bappenas udah nyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam dokumen itu, salah satu hal yang diproyeksikan adalah pertumbuhan ekonomi tiap tahun.
Siliwanti jelasin, di 2025, ekonomi diperkirakan tumbuh 5,3%, sedikit lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2025 yang cuma 5,2%. “Untuk capai itu, tentu perlu usaha ekstra,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014-2024 di Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).
Lanjutannya, di 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi dipatok 6,3%, terus naik jadi 7,5% di 2027, 7,7% di 2028, dan akhirnya mencapai 8% di 2029. Yang lebih keren lagi, Bappenas juga memproyeksikan pendapatan nasional bruto bakal naik signifikan jadi US$7.920 per kapita di 2029, dari yang sebelumnya cuma US$5.000 per kapita di 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan diperkirakan turun jadi 4,5-5% pada 2029, dari sebelumnya 7-8% di 2024.
Gak cuma itu, ketimpangan antara orang kaya dan miskin juga diproyeksikan makin kecil. Rasio Gini, yang ukur kesenjangan sosial, diprediksi turun dari 0,379-0,382 di 2022 menjadi 0,372-0,375 pada 2029. Bahkan, indeks modal manusia bakal meningkat dari 0,56 di 2023 jadi 0,59 pada 2029.
Namun, Siliwanti juga ngaku kalau semua proyeksi ini gak bakal gampang dicapai. Karena itu, perlu ada berbagai strategi untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang merata di seluruh Indonesia. Dari sisi permintaan, misalnya, sektor riil, eksternal, fiskal, moneter, dan keuangan harus diperkuat. Di sisi suplai, dia juga menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas pertanian buat ketahanan pangan dan hilirisasi industri.
“Selain itu, perlu juga dibangun industri baru, kawasan ekonomi khusus, dan sektor-sektor seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru,” tambah Siliwanti. Dia juga ingatkan kalau reformasi struktural seperti penyederhanaan birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah izin usaha, mengurangi potensi korupsi, dan bikin pasar lebih fleksibel tetap perlu dilanjutkan.