Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Pemerintah Provinsi Riau memperlihatkan komitmen serius dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga, terutama bagi mereka yang menghadapi kendala finansial. Dalam upaya tersebut, Pemprov Riau mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp3,9 miliar untuk membantu 2.500 siswa yang memilih jalur afirmasi setelah tidak diterima di SMA/SMK Negeri.
Roni Rakhmat, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Riau, menggarisbawahi pentingnya persiapan calon siswa sejak dini. Roni menyatakan bahwa para calon siswa yang akan menggunakan jalur afirmasi harus segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi status ketidakmampuan finansial atau ketidaktertampungannya dalam PPDB SMA dan SMK Negeri serta kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang terdaftar dalam Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan ekstrem secara cepat, pemerintah telah menciptakan inisiatif bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Program ini, dikenal sebagai Bosda Afirmasi, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi calon siswa yang tidak lolos PPDB agar tetap bersemangat dalam mengejar pendidikan mereka. Roni menegaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk mencegah siswa putus sekolah karena kendala biaya, sehingga tidak ada lagi generasi penerus bangsa di Riau yang terhenti pendidikannya.
Langkah Pemprov Riau ini merupakan upaya nyata dalam memastikan bahwa pendidikan menjadi hak yang dapat diakses oleh semua warga, tanpa memandang latar belakang finansial. Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan perhatian serius terhadap penyediaan akses pendidikan yang merata, Pemprov Riau menunjukkan komitmen kuatnya dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas dan berpotensi.