Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 39,2 juta pekerja yang terlindungi oleh program tersebut. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 2,8 juta di antaranya merupakan pekerja rentan. Menurutnya, jika tidak ada langkah konkret untuk memperkuat perlindungan bagi mereka, maka risiko mereka terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrim akan semakin besar.
“Pekerja rentan ini adalah prioritas utama kita untuk dilindungi, karena mereka sangat berisiko terjatuh ke dalam kemiskinan ekstrim,” ujar Anggoro dalam acara Penganugerahan Paritrana Award yang disiarkan melalui Youtube pada Kamis (19/9). Anggoro menegaskan bahwa penguatan jaminan sosial bagi tenaga kerja sangat penting dilakukan, terutama di tengah kondisi penurunan jumlah kelas menengah. Tanpa tindakan preventif yang tepat, hal ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga desa, serta pelaku usaha dan masyarakat untuk bersatu demi memberikan perlindungan bagi para pekerja rentan,” tambahnya. Salah satu langkah yang diambil dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim adalah dengan mengoptimalkan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami fokus pada strategi perluasan perlindungan bagi pekerja, terutama melalui kerjasama dengan ekosistem desa, pasar, UMKM, e-commerce, dan juga bagi pekerja rentan,” lanjutnya. Sejak tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun kepada 7,3 juta pekerja. Selain itu, mereka juga memberikan beasiswa kepada 160 ribu anak senilai Rp663 miliar.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Indonesia. Semua pihak diminta untuk bersinergi dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja rentan agar mereka dapat terhindar dari ancaman kemiskinan yang mengancam masa depan mereka.