300 Pengusaha Tidak Bayar Pajak Total Mencapai Rp 300 T

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menutup kebocoran negara, terutama dalam hal pajak. Menurut Hashim Djojohadikusumo, ada potensi sebesar Rp300 triliun yang belum dibayar dan luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Sampai Rp 300 triliun yang belum dibayarkan, data ini telah dihimpun oleh pemerintah, jadi saat ini Pak Prabowo siap dengan daftar lebih dari 300 kasus,” ungkap Hashim saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia.

Meskipun Hashim tidak menyebutkan secara spesifik siapa pengusaha nakal tersebut, namun dipastikan bahwa mereka bukan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. “Saya tidak melihat anggota Kadin dalam daftar itu. Akan saya cek lagi, dan akan ada peringatan ramah untuk membayar pajak,” jelasnya.

Menurut Hashim, langkah ini akan meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif pajak. “Kami akan menutup kebocoran tanpa menaikkan tarif pajak. Seharusnya tarif pajak 22% dapat diturunkan menjadi 20%, sehingga kita bisa mendekati Singapura dan Hong Kong dalam waktu yang tidak terlalu lama,” paparnya.

“Yang ingin saya tegaskan adalah agar para pengusaha tidak perlu khawatir, karena tidak akan ada kenaikan tarif pajak,” tegas Hashim. Namun, ia juga menekankan bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan baik oleh para pengusaha, yaitu tidak ada lagi yang mengemplang atau menolak membayar pajak selama lima tahun ke depan di masa pemerintahan Prabowo.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Prabowo, diharapkan kebocoran negara dapat diminimalisir dan penerimaan negara dapat meningkat. Semua pihak, termasuk pengusaha, diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan transparan demi kemajuan negara Indonesia.

By admin